Jokowi Ubah Sistem Kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan Jadi KRIS, Berapa Tarif Iuran Terbaru?

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan peraturan baru yang mengubah kebijakan dalam sistem pelayanan kesehatan BPJS.

Via Hukum Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024, pemerintah mengubah sistem kelas 1, 2, dan 3 yang selama ini berlaku di BPJS Kesehatan dan menggantinya dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Perubahan ini tertuang dalam Pasal 103B Ayat 1 Perpres Nomor 59 Tahun 2024, yang menyebutkan bahwa penggunaan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap akan didasarkan pada Kelas Rawat Inap Standar.

Kebijakan ini akan diberlakukan secara https://amberjapanesesteakhouse.com/ menyeluruh di semua rumah sakit yang berprofesi sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2025.

Tetapi, dalam rentang waktu sebelum tanggal tersebut, rumah sakit diizinkan untuk menyelenggarakan sebagian atau semua pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar pantas dengan kemampuan masing-masing rumah sakit. Berhubungan ini tercantum dalam Pasal 103B Ayat 2 Perpres Nomor 59 Tahun 2024.

Pembantu dengan perubahan kebijakan ini, timbul pertanyaan mengenai besaran iuran BPJS Kesehatan terkini setelah sistem kelas 1, 2, dan 3 dihapus.

Dalam Pasal 103B Ayat 7 Perpres Nomor 59 Tahun 2024, diceritakan bahwa penetapan manfaat, biaya, dan iuran BPJS Kesehatan setelah kebijakan baru diatur akan dilakukan paling lambat pada tanggal 1 Juli 2025.

“Presiden telah menegaskan bahwa tahun 2024 iuran BPJS Kesehatan tak naik,” kata Hubungan Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Kompas Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah dikutip dari .com, Selasa (14/5/2024).

Rizzky juga menegaskan bahwa iuran peserta kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan tak akan mengalami kenaikan sepanjang tahun 2024.

Iuran BPJS Kesehatan 2024
Untuk ketika ini, besaran iuran BPJS Kesehatan 2024 yang berlaku, secara khusus untuk segmen pekerja bukan penerima bayaran (PBPU) atau peserta mandiri, ialah sebagai berikut.

-Kelas I: Rp150.000 per bulan
-Kelas II: Rp100.000 per bulan
-Kelas III: Rp42.000 per bulan dengan subsidi pemerintah sebesar Rp7.000 per orang, sehingga peserta cuma membayar Rp35.000 per bulan.